Polri Belum Akan Evaluasi Kapolda Maluku

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengungkapkan, saat ini Mabes Polri masih fokus dalam membantu Polda Maluku untuk mengamankan situasi pascabentrok di kota tersebut. Belum ada evaluasi khusus terhadap Kapolda Maluku Brigjen Syarief Gunawan terkait aksi anarkis warga Ambon tersebut.

"Kami belum sampai ke sana (evaluasi). Yang jelas, kapolda telah bekerja keras bersama pangdam dan masyarakat. Jadi, tidak ada penilaian ke sana. Kami masih melakukan evaluasi pelaksanaan-pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat," ujar Anton di Gedung Rupatama, Mabes Polri Jakarta, Senin (12/9/2011).

Sebagai bantuan untuk Polda Maluku, kata Anton, Polri juga mengirimkan pasukan dari Jawa Timur dan Makassar. Hingga Senin sore, menurutnya, Kota Ambon sudah dalam taraf aman.

"Ini semua untuk menenangkan masyarakat di sana. Karena masyarakat itu trauma dengan kejadian yang lalu. Kita tidak mau ambil risiko. Maka, kita kirim pasukan dari Jawa Timur dan Makassar. Kapolda masih bekerja dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Penilaian kita masih tetap baik," papar Anton.

Seperti yang diketahui, sejak terjadi bentrok warga di Kota Ambon, kemarin, Polda Maluku bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat mengusahakan untuk mendamaikan warga yang bertikai. Pejabat tinggi Polri pun turun tangan untuk membantu Polda Maluku meredam suasana di Ambon. Bahkan, sejumlah warga asal Ambon yang merantau di Jawa Tengah yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Maluku Jawa Tengah juga menyerukan kepada kelompok yang bertikai di kota itu untuk segera mengakhiri konflik, duduk satu meja dengan pikiran jernih, dan berikrar merajut ikatan perdamaian yang hakiki.

Prabowo Ultimatum Anggota Banggar dari Gerindra

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengultimatum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partainya yang duduk di Badan Anggaran agar tak mencoba korupsi dalam setiap pembahasan mata anggaran. Prabowo mengatakan, tak ada ampun bagi anggota partainya yang mencoba bermain-main dalam pembahasan anggaran, seperti sejumlah politikus partai lain yang kemudian terseret kasus suap dan korupsi hingga ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Prabowo mengatakan, akan memanggil anggota Partai Gerindra yang duduk di Badan Anggaran DPR. "Saya memang akan panggil Anggota Gerindra di Banggar DPR. Sikap kita sangat jelas, kalau anggota kita terlibat dalam praktik korupsi, kita tindak sekeras-kerasnya," ujar Prabowo di sela acara halal bi halal DPP Partai Gerindra di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Prabowo tak menampik soal adanya ulah sejumlah politikus DPR yang duduk di Badan Anggaran dan mencoba bermain dengan wewenang yang mereka miliki. "Saya menjaga yang penting Gerindra setia pada harapan rakyat," ujarnya.

Terkait sejumlah petinggi partai politik lain yang terseret dalam kasus korupsi anggaran, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Prabowo menolak berkomentar. "Saya kira tidak pantas, tidak etis, jika terlalu banyak mengomentari urusan rumah tangga orang," katanya.

Bagi Prabowo, yang penting partainya menentang segala bentuk penyelewengan anggaran dan korupsi. "Saya kira dari awal sikap kita jelas, menentang segala bentuk penyelewengan dan korupsi, dari tingkat mana pun," ungkapnya.

Orang Dekat Muhaimin yang Cari Uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Farhat Abbas selaku pengacara Dharnawati, tersangka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengungkapkan bahwa orang-orang dekat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar biasa mencari uang untuk Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Inilah yang menurut Farhat membuat nama Muhaimin tercemar karena membiarkan orang-orang dekatnya mencari uang atas namanya.

Menanggapi rencana gugatan pencemaran nama baik kubu Muhaimin, Farhat mengatakan, justru Muhaiminlah yang membuat namanya tercemar. "Muhaimin yang membikin namanya tercemar, membiarkan pejabat-pejabat itu bekerja di kantor dia, mencari uang atas nama dia. Orang dekat itu, tukang cari uangnya itu," kata Farhat di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Sebelumnya, kubu Muhaimin melalui Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nachrawi mengatakan, PKB akan melaporkan Farhat dengan materi gugatan pencemaran nama baik. Farhat dituding sebagai orang yang pertama menyebut Muhaimin Iskandar terlibat suap.

Menurut Imam, isu suap di Kemennakertrans tidak ada hubungannya dengan PKB. Namun Farhat mengaku tak terlalu khawatir dengan gugatan itu.

"Hak imunitas saya sebagai pengacara ada, kemudian bukti-bukti juga ada," katanya.

Menurut dia, surat pemeriksaan KPK terhadap kliennya juga menyebut perkara penyuapan terhadap Muhaimin.

12 September Purnama Artinya 1 Syawal 29 Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Senin (12/9/2011) malam, fase kemunculan bulan dalam pandangan manusia di bumi sudah 100 persen alias puncak bulan purnama. Jika dihitung mundur 15 hari ke belakang, maka Senin, 29 Agustus 2011, semestinya sudah memasuki 1 Syawal 1432 Hijriyah.

Hal itu dikemukakan Mustofa B Nahrawardaya, seorang blogger Kompasiana.com sekaligus pengamat dari Indonesian Crime Analyst Forum, lewat rilisnya, Senin malam.

Pengamatan bulan purnama ini merupakan kelanjutan dari perdebatan soal penentuan 1 Syawal 1432 Hijriyah alias Hari Raya Idul Fitri 2011. Sekadar mengingat, Kementerian Agama dan sejumlah organisasi Islam menetapkan 1 Syawal jatuh pada Rabu, 31 Agustus. Sementara Muhammadiyah menentukan 1 Syawal pada Selasa, 30 Agustus 2011.

Menurut Mustofa B Nahrawardaya, Senin siang lalu fase bulan sudah mencapai 100 persen. Selain dapat dilihat secara kasat mata pada Senin malam, informasi ini juga bisa diperiksa pada www.moonconnection.com, sebuah berisi konten astronomi, khususnya seluk beluk bulan dan persoalannya.

Kalender fullmoon lain seperti www.fullmoon.info dan www.moonphases.info juga mengabarkan perhitungan serupa. "Hari Senin, saya cek, dan hasilnya adalah bulan sudah mencapai fase 100 persen. Bulan Purnama terjadi Senin, meski jamnya berbeda-beda, tergantung posisi pembagian waktunya," katanya.

Bulan purnama, lanjut Mustofa, bisa dijadikan patokan untuk menemukan kapan terjadinya tanggal 1 Syawal. Alasannya, purnama pasti terjadi pada pertengahan bulan atau tanggal 15 setiap bulannya.  Karena purnama terjadi hari Senin, 12 September 2011, maka otomatis 15 hari yang lalu adalah tanggal 1 Syawal.

"Sangat sederhana. Saya sudah menghitung, dan memang benar, ketemulah bahwa tanggal 29 Agustus 2011 memang sudah memasuki tanggal 1 Syawal 1432H," katanya.

Lalu, kenapa Shalat Idul Fitri tidak dilakukan pada 29 Agustus 2011? Mustofa punya jawaban lagi. Menurut dia, permulaan hari dalam kalender Hijriyah selalu dimulai sore hari. Ini tentu berbeda dengan kalender Masehi yang memulai sebuah hari pada pagi hari.

"Maka, meski 29 Agustus 2011 sore sudah memasuki 1 Syawal, tetapi sebagian umat Islam baru melakukan Shalat Idul Fitri pada pagi harinya, 30 Agustus 2011. Sebagai tanda memasuki tanggal 1 Syawal, umat Islam melakukan takbiran malam hari sebelum Idul Fitri," katanya.

Pers Bagian Penting Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan memandang pers sebagai bagian penting pertahanan negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Errys Heryanto dalam halal-bihalal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Senin (12/9/2011) malam, mengatakan, di negara demokrasi modern pers sangatlah penting.

"Setiap negara maju pasti memiliki komunitas pertahanan yang memperhatikan peranan pers. Seluruh komunitas defense di dunia barat pasti memiliki kajian mendalam soal pers," ujar Errys.

Menurut Errys, tindakan memanipulasi informasi atau menyampaikan kabar yang salah dapat memicu kekacauan. Untuk itu sangat penting menggandeng kemitraan dengan pers yang sehat untuk membangun ketahanan bangsa dan negara.

Besok, DPR Bahas Pengaduan Mafia Pemilu

KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS.COM Ilustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR menjadwalkan untuk membahas puluhan pengaduan dugaan mafia pemilu dari berbagai daerah. Pembahasan akan dilakukan dalam rapat dengan Komisi Pemilihan Umum hari Selasa (13/9/2011) besok.

"Kami undang KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk membahas pengaduan-pengaduan yang sudah diterima dalam rapat besok," kata Ketua Komisi II yang juga menjadi pimpinan Panja Mafia Pemilu, Chairuman Harahap, Senin (12/9/2011) di Jakarta.

Panja menerima 41 pengaduan kecurangan yang diduga dilakukan jaringan mafia pemilu. Namun, Panja hanya memilih 21 pengaduan untuk dibahas bersama KPU. Pengaduan itu dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni dugaan pelanggaran pemilihan anggota DPR, DPRD, dan pilkada.

Agenda pertama yang akan dibahas dalam rapat adalah memverifikasi aduan kepada KPU. Jika ternyata ada pelanggaran, Panja akan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Jambi Berniat Menjadi Provinsi Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Tarman Azzam mengingatkan niat Jambi yang ingin menjadi provinsi informasi agar mempersiapkan diri secara matang.

Tarman berbicara itu dalam halalbihalal PWI di Jakarta, Senin (12/9/2011) malam. Niat membangun provinsi informasi merupakan hal positif.

"Tetapi, harus menyeluruh persiapannya. Harus dicek, dinas informasi di kabupaten dan kota. Demikian pula media masa, radio, dan sebagainya, apakah sudah menjangkau masyarakat," tutur Tarman, memuji persiapan Jambi menjadi tuan rumah Konggres PWI 2012.

Tarman mencontohkan, beberapa desa di Pulau Jawa kini sudah memiliki jaringan internet dan bisa mengakses informasi global. Dia juga mengingatkan agar tidak mengulang kejadian Provinsi Gorontalo yang mengklaim menjadi propinsi informasi, tetapi masih banyak kekurangan di sana-sini.